Wawasan Mamuju – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Kapolda Sulbar) menggelar pertemuan bersama jajaran Pertamina untuk membahas rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polisi (SPBP) Kepolisian. Pembahasan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kelancaran operasional kepolisian, khususnya terkait ketersediaan dan distribusi bahan bakar bagi kendaraan dinas Polri di wilayah Sulawesi Barat.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana koordinatif dan penuh sinergi, mencerminkan komitmen kedua pihak dalam mendukung tugas pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat.
Dukung Kelancaran Operasional Kepolisian
Kapolda Sulbar menegaskan bahwa pembangunan SPBP Kepolisian sangat penting untuk menunjang mobilitas dan kesiapsiagaan personel kepolisian. Dengan adanya SPBP khusus, diharapkan kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas dapat terpenuhi secara cepat, terjamin, dan efisien.
“Operasional kepolisian sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana. Ketersediaan bahan bakar yang terjamin akan berdampak langsung pada kecepatan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kapolda Sulbar.
SPBP Kepolisian juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada SPBU umum, terutama dalam situasi darurat atau kegiatan pengamanan berskala besar.
Sinergi Polri dan Pertamina
Pertamina menyambut baik rencana pembangunan SPBP Kepolisian sebagai bagian dari dukungan terhadap institusi negara dalam menjalankan tugasnya. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek teknis dan administratif, mulai dari lokasi pembangunan, mekanisme distribusi BBM, hingga standar keselamatan dan operasional SPBP.
Perwakilan Pertamina menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan, keselamatan, dan ketepatan distribusi.
“Sinergi dengan Polri merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung layanan publik dan ketahanan energi nasional,” ungkap perwakilan Pertamina.
Baca juga: Bahas BMN, Kemenkum Sulbar Koordinasi dengan Kakanwil Ditjen Imigrasi
Bahas Aspek Teknis dan Regulasi
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulbar dan Pertamina juga membahas aspek perizinan serta regulasi yang harus dipenuhi sebelum pembangunan SPBP Kepolisian direalisasikan. Penyesuaian dengan kebijakan energi nasional dan ketentuan distribusi BBM menjadi perhatian utama agar pembangunan SPBP berjalan sesuai aturan.
Selain itu, dibahas pula kemungkinan pemanfaatan SPBP untuk mendukung kegiatan pengamanan di wilayah rawan atau terpencil yang membutuhkan respons cepat dari aparat kepolisian.
Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan BBM
Pembangunan SPBP Kepolisian diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas. Dengan sistem yang terintegrasi dan terkontrol, penggunaan BBM dapat dipantau secara lebih akurat dan akuntabel.
Langkah ini sejalan dengan upaya Polri dalam meningkatkan tata kelola logistik yang profesional dan bertanggung jawab.
Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik
Kapolda Sulbar menekankan bahwa seluruh upaya peningkatan sarana pendukung, termasuk pembangunan SPBP Kepolisian, bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kesiapan operasional kepolisian diharapkan semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Barat.
“Tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan dukungan sarana yang memadai, kami optimistis tugas kepolisian dapat dilaksanakan lebih maksimal,” tegasnya.
Langkah Lanjutan dan Harapan Ke Depan
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat untuk terus melakukan koordinasi teknis guna mematangkan rencana pembangunan SPBP Kepolisian. Kajian lanjutan akan dilakukan untuk menentukan lokasi strategis dan jadwal pelaksanaan pembangunan.
Dengan terwujudnya SPBP Kepolisian, diharapkan sinergi antara Polri dan Pertamina semakin kuat serta mampu mendukung stabilitas keamanan dan pelayanan publik di Sulawesi Barat secara berkelanjutan.
