Wawasan Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum) Sulawesi Barat melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, optimalisasi pemanfaatan aset, serta memastikan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dalam pengelolaan aset negara yang menjadi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
Perkuat Tertib Administrasi BMN
Dalam koordinasi tersebut, Kemenkum Sulbar menekankan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan BMN, mulai dari pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga pengamanan aset. Pengelolaan BMN yang baik dinilai sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pihak Kemenkum Sulbar menyampaikan bahwa koordinasi lintas unit kerja diperlukan agar data BMN selaras dan tidak menimbulkan permasalahan administratif di kemudian hari.
Sinkronisasi Data dan Pemanfaatan Aset
Salah satu fokus pembahasan adalah sinkronisasi data BMN antara Kemenkum Sulbar dan jajaran Imigrasi. Sinkronisasi ini penting untuk memastikan kesesuaian data aset yang tercatat dengan kondisi riil di lapangan.
Selain itu, pemanfaatan BMN juga menjadi perhatian, agar aset negara dapat digunakan secara optimal dalam mendukung pelayanan publik, khususnya layanan keimigrasian di Sulawesi Barat.
Baca juga: Polisi Amankan Ibu yang Diduga buang Bayi Dibelakang Ponpes
Dukungan terhadap Pelayanan Keimigrasian
Koordinasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pengelolaan BMN yang tepat akan memastikan fasilitas kerja Imigrasi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan.
Kemenkum Sulbar menilai bahwa aset negara yang terkelola dengan baik akan berdampak langsung pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Melalui koordinasi ini, kedua pihak menegaskan komitmen untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMN. Seluruh proses pengelolaan aset diharapkan mengikuti prinsip kehati-hatian serta mematuhi regulasi yang berlaku.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Perkuat Sinergi Antarunit Kerja
Kemenkum Sulbar berharap koordinasi dengan Kakanwil Ditjen Imigrasi dapat terus ditingkatkan ke depannya. Sinergi antarunit kerja dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan teknis dan administratif, termasuk dalam pengelolaan BMN.
Dengan komunikasi yang baik dan koordinasi berkelanjutan, pengelolaan aset negara di lingkungan Kemenkumham Sulbar diharapkan semakin tertib, optimal, dan memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan publik.
