Wawaasn Mamuju – Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar) menahan seorang kepala desa (kades) yang diduga terlibat penipuan proyek fiktif. Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan penyalahgunaan kepercayaan serta merugikan pihak lain dengan nilai kerugian yang tidak sedikit.
Penahanan Usai Pemeriksaan Intensif
Penahanan terhadap kades tersebut dilakukan usai menjalani serangkaian pemeriksaan intensif oleh penyidik Polda Sulbar. Penyidik menilai penahanan perlu dilakukan guna memperlancar proses penyidikan dan mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
Saat ini, tersangka ditahan di rumah tahanan Polda Sulbar untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Dugaan Penipuan Proyek Fiktif
Dalam perkara ini, tersangka diduga menawarkan atau menjanjikan proyek tertentu kepada korban. Proyek yang ditawarkan tersebut belakangan diketahui tidak pernah ada atau bersifat fiktif.
Korban disebut telah menyerahkan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan proyek sebagaimana dijanjikan. Namun, setelah dana diserahkan, proyek tersebut tidak pernah terealisasi.
Baca juga: Rutan Pasangkayu Gelar Panen Raya Sayuran secara Serentak
Kerugian Korban Cukup Besar
Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian materiil dengan jumlah yang cukup besar. Penyidik masih mendalami total kerugian dan tidak menutup kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini.
Polda Sulbar mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban agar segera melapor untuk kepentingan pengembangan penyidikan.
Proses Penyidikan Terus Berjalan
Polda Sulbar menegaskan bahwa proses penyidikan kasus ini masih terus berjalan. Sejumlah saksi telah dan akan kembali diperiksa untuk mengungkap secara utuh modus operandi tersangka.
Penyidik juga tengah menelusuri aliran dana guna memastikan apakah ada pihak lain yang turut terlibat dalam dugaan penipuan proyek fiktif tersebut.
Dijerat Pasal Penipuan
Tersangka dijerat dengan pasal terkait tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika terbukti bersalah di pengadilan, tersangka terancam hukuman pidana penjara.
Polda Sulbar menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional dan transparan.
Imbauan kepada Masyarakat
Polda Sulbar mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran proyek, khususnya yang menjanjikan keuntungan besar tanpa mekanisme yang jelas. Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan legalitas dan kejelasan proyek sebelum melakukan transaksi.
Kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran agar praktik penipuan berkedok proyek fiktif tidak kembali terjadi.
Komitmen Penegakan Hukum
Polda Sulbar menegaskan tidak akan mentolerir praktik penipuan, terlebih jika melibatkan aparatur pemerintahan desa. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Kasus ini akan terus dikembangkan hingga seluruh fakta hukum terungkap dan keadilan bagi korban dapat terwujud.
