Wawasan Mamuju — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat terus memperkuat akses keadilan bagi masyarakat dengan memberikan pendampingan intensif kepada para calon paralegal dari berbagai daerah di Sulbar. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat, terutama di wilayah terpencil, dapat memperoleh layanan hukum yang cepat, murah, dan efektif.
Menghadirkan Bantuan Hukum hingga ke Tingkat Desa
Paralegal menjadi perpanjangan tangan lembaga bantuan hukum di tingkat masyarakat. Kehadirannya membantu warga memahami hak-hak dasar, menyelesaikan konflik sederhana, hingga menghubungkan mereka dengan bantuan hukum profesional jika kasus yang dihadapi membutuhkan pendampingan lebih lanjut.
Kemenkumham Sulbar menegaskan bahwa pendampingan bagi calon paralegal sangat penting agar mereka benar-benar kompeten sebelum terjun memberikan layanan kepada masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap paralegal memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar tidak salah memberikan informasi serta mampu menyelesaikan persoalan hukum di tingkat akar rumput,” ujar salah satu pejabat Kemenkumham Sulbar.
Pelatihan Berfokus pada Penyuluhan dan Mediasi
Dalam pendampingan ini, calon paralegal mendapatkan materi meliputi penyuluhan hukum, teknik mediasi, tata cara administrasi bantuan hukum, serta pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang sering bersinggungan dengan masyarakat, seperti hukum keluarga, pertanahan, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Selain itu, peserta juga dilatih menghadapi kasus-kasus umum seperti sengketa lahan, kekerasan dalam rumah tangga, persoalan pernikahan, serta masalah administrasi kependudukan.
Materi penguatan etika pendampingan hukum turut diberikan agar paralegal dapat bekerja secara profesional dan menjaga integritas saat membantu masyarakat.
Baca juga: Galang Donasi Bencana Sumatra, Gubernur Sulbar Kumpulkan 1 Milyar
Meningkatkan Akses Keadilan untuk Masyarakat Kurang Mampu
Kemenkumham Sulbar menegaskan bahwa kehadiran paralegal merupakan solusi nyata bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses layanan hukum karena keterbatasan biaya dan jarak.
Banyak desa di Sulawesi Barat yang belum memiliki fasilitas hukum memadai. Dengan adanya paralegal yang tinggal dan bekerja di komunitasnya sendiri, warga tidak lagi harus mengeluarkan biaya besar untuk berkonsultasi ke kota.
“Ini bentuk kehadiran negara. Keadilan tidak boleh hanya dapat diakses mereka yang mampu, tetapi harus hadir untuk semua lapisan masyarakat,” ujarnya.
Antusiasme Tinggi dari Peserta dan Pemerintah Desa
Pendampingan yang dilakukan Kemenkumham disambut antusias oleh calon paralegal dari berbagai kecamatan. Banyak di antara mereka yang sebelumnya aktif sebagai tokoh masyarakat, kader desa, dan penggerak organisasi lokal.
Sejumlah pemerintah desa juga mendukung kehadiran paralegal karena membantu menyelesaikan persoalan warga sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Kami merasa terbantu. Dulu warga bingung kalau ada masalah hukum sederhana. Sekarang sudah ada tempat bertanya sebelum menempuh jalur hukum formal,” kata salah satu kepala desa.
Penguatan Lembaga Bantuan Hukum di Daerah
Program pendampingan ini merupakan bagian dari penguatan lembaga bantuan hukum (LBH) yang bekerja sama dengan Kemenkumham Sulbar. Paralegal akan ditempatkan di bawah koordinasi LBH terakreditasi sehingga setiap langkah mereka tetap dalam pengawasan profesional.
Dengan sistem ini, kualitas pelayanan hukum dapat terjaga dan setiap kasus yang membutuhkan advokasi lanjutan dapat segera ditangani oleh advokat atau pengacara negara.
Harapan: Masyarakat Lebih Paham Hukum dan Terlindungi
Kemenkumham Sulbar berharap program pendampingan calon paralegal tidak hanya meningkatkan akses keadilan, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan masyarakat yang lebih memahami aturan, potensi konflik sosial dapat ditekan dan penyelesaian masalah bisa dilakukan secara damai.
Program pendampingan ini akan terus dilanjutkan dan diperluas ke lebih banyak desa di Sulawesi Barat.
