Mamuju, Sulawesi Barat – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat memastikan proses distribusi Minyakita Bersubsidi Gabungan (MBG) berjalan aman, transparan, dan tepat sasaran. Untuk itu, Polda Sulbar menerapkan sistem teknologi informasi (IT) kolaboratif yang memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap jalur distribusi dari hulu hingga ke tangan konsumen.
Pengawasan Distribusi MBG Lebih Transparan
Kapolda Sulawesi Barat menegaskan bahwa sistem pengawasan berbasis IT ini merupakan langkah inovatif dalam mengatasi potensi kecurangan distribusi, mulai dari penyalahgunaan stok hingga permainan harga.
“Dengan sistem IT kolaboratif, setiap pergerakan distribusi MBG bisa terpantau secara real time. Hal ini membuat jalur distribusi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kapolda.
Kolaborasi dengan Pemda dan Distributor
Sistem pengawasan ini tidak hanya dijalankan oleh pihak kepolisian. Polda Sulbar melibatkan pemerintah daerah, distributor resmi, hingga aparat desa dalam implementasinya. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memastikan MBG benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
“Semua pihak punya akses dan peran dalam sistem ini. Jadi tidak ada ruang bagi pihak tertentu untuk bermain-main dengan stok maupun harga MBG,” jelas salah satu pejabat Polda.
Baca juga: Dugaan Dokter RS Mitra Mamuju Salah Diagnosis Pasien Usus Buntu Jadi Tumor
Manfaat Sistem IT untuk Masyarakat
Dengan penerapan sistem ini, masyarakat dapat lebih mudah melaporkan apabila terjadi kelangkaan atau dugaan penyelewengan distribusi. Laporan tersebut akan langsung masuk ke dalam basis data yang bisa ditindaklanjuti secara cepat oleh aparat terkait.
Seorang warga Mamuju mengaku optimistis dengan langkah tersebut. “Kalau ada sistem yang bisa dipantau bersama, masyarakat jadi lebih percaya bahwa kebutuhan dasar seperti MBG ini memang diawasi dengan serius,” ujarnya.
Antisipasi Penimbunan dan Penyalahgunaan
Polda Sulbar menekankan bahwa pengawasan ketat ini juga ditujukan untuk mencegah praktik penimbunan dan penyalahgunaan distribusi oleh oknum-oknum tertentu.
“Kita tidak ingin ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan MBG karena ulah pihak yang tidak bertanggung jawab. Sistem ini memungkinkan kami bergerak cepat ketika ada indikasi pelanggaran,” tegas Kapolda.
Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyambut baik inisiatif Polda. Menurut pejabat daerah, sistem IT kolaboratif ini akan mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok.
“Kami percaya, dengan pengawasan teknologi ini distribusi MBG bisa lebih tertib. Pada akhirnya, masyarakat kecil yang akan merasakan manfaat langsung,” kata salah satu pejabat Pemprov Sulbar.
Penutup
Langkah Polda Sulbar dalam menerapkan sistem IT kolaboratif untuk pengawasan distribusi MBG menjadi bukti nyata komitmen menjaga stabilitas bahan pokok di masyarakat. Dengan pengawasan ketat, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan langsung masyarakat, diharapkan distribusi MBG dapat berjalan lancar, adil, dan tepat sasaran.
